Program Keluarga Berencana Diabaikan

(JAKARTA, KOMPAS:25/08/08) – Program Keluarga Berencana untuk mengendalikan kelahiran sekarang terabaikan seiring dengan otonomi daerah. Akibatnya, Indonesia mengalami ledakan jumlah penduduk atau baby booming yang disetimasikan 220 juta tahun ini menjadi 247,5 juta jiwa pada tahun 2015 dan 273 juta jiwa pada tahun 2025.

Ledakan jumlah penduduk ini akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Ledakan jumlah penduduk ini pun akan berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta meningkatnya angka pengangguran.

”Jika penduduknya berkualitas, tidak menjadi masalah. Namun, jika kualitasnya rendah, akan menjadi beban bagi negara dan masyarakat,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dari aspek kesehatan, misalnya, biaya imunisasi akan meningkat dari Rp 791,6 milliar pada tahun 2008 menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2015.

Begitu pun untuk pangan, menghitung rata-rata konsumsi beras 139,15 kilogram per kapita setiap tahun, pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk Indonesia mencapai 273 juta jiwa, proyeksi kebutuhan beras sebanyak 38,85 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia memerlukan tambahan produksi beras sekitar 5 juta ton atau naik 15 persen dari total produksi beras sekarang yang mencapai 33 juta ton.

”Jelas, ini merupakan masalah serius bangsa,” kata Kepala badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Achmad Suryana. Dari segi pendidikan, anggaran operasional pendidikan dasar di perkirakan akan melonjak dari Rp 100,3 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 187,4 triliun pada tahun 2015.

Penganggur mengancam

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara mengingatkan, ledakan jumlah penduduk akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangur apabila tidak disertai dengan pembukaan lapangan kerja. Padahal, saat ini sudah sekitar 10 juta orang menganggur, sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi di sektor-sektor yang tidak menyerap banyak tenaga kerja.
 
Tingginya angka pengangguran juga menyebabkan tingginya migrasi ke sejumlah daerah yang secara ekonomis menjanjikan, seperti Provinsi Riau dan Kalimantan Timur.

Di Provinsi Riau, umpamanya, dalam kurun 2000-2005, rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,05 persen. Jika tahun 1990 penduduk Riau hanya 2,7 juta jiwa, pada tahun 200 menjadi 3,7 juta jiwa, dan tahun 2008 mencapai 5,07 juta jiwa.

”Tidak dapat dimungkiri, factor peluang ekonomi menjadi daya tarik migrasi,” kata Kepala Bidang Status Social Badan Pusat Statistic Riau Rufiansyah Putera.

Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ascobat Gani mengingatkan selain persolaan baby booming di tahun 2025, ancaman kemiskinan dan gizi buruk, Indonesia akan menghadapi persoalan penuaan (aging).

”Akan ada 20 juta orangtua yang membutuhkan layanan yang canggih dan mahal yang berbasis rumah sakit, dan tidak mungkin ditangani di puskesmas. Mereka juga perlu doktor spesialis karena menghadapi penyakit degeneratif. Itu akan menarik anggaran, sementara kita juga menghadapi baby booming<” kata Ascobat menjelaskan.

Komitmen memudar

Sugiri Syarief mengingaktkan, baby booming tahap kedua bisa terjadi jika "program KB kurang mendapatkan dukungan. Di sisi lain, posisi, struktur dan kewenangan BKKBN berbeda dengan masa Orde Baru. Saat ini persoalan kependudukan ditangani pemerintah daerah. Sayang, komitmen sejumlah pemerintah daerah kurang serius menangani masalah kependudukan.

”Setelah Orde Baru, Badan KB hanya nempel saja di badan lain, seperti urusan pemakaman, catatan sipil. Tidak ada kepedulian pemeerintah kabupaten atau kota,” kata Sugiri.

Itulah sebabnya, jumlah serta program KB cenderung turun dibandingkan dengan 10 tahun lalu. Begitu juga presentase peserta KB baru dengan pasangan usia subur cenderung mengalami penurunan. Jika tahun 1998 persentase peserta Keluarga Berencana baru mencapai 70,4 persen, tahun 2006 hanya 69,6 persen.

Atasi ledakan penduduk

Dengan adanya ancaman baby booming tahap kedua, Ascobat Gani menyatakan, Indonsia harus serius mengatasi persoalan tersebut. Ia memberi masukan, perlu revitalisasi program Keluarga berencana untuk mengatasi ledakan jumlah penduduk.

Jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) di zaman Orde Baru yang mencapai 35.000 orang, dan menyusut menjadi 19.000 orang tiga tahun lalu, kini telah bertambah menjadi 21.000 orang. "Tetapi angka ini masih kurang sekali," kata Ascobat.

Untuk mengatasi kekurangan itu, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) dan desa siaga dilatih untuk memerangkan fungsi PLKB, terutama merekrut akseptor KB baru. Juga mengintegrasikan suplai alat kontrasepsi yang kurang. Strategi KB pun tak bisa digeneralisasi.

Struktur BKKBN di daerah kabupaten/kota juga harus jelas. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dari sisi ketahanan pangan, Achmad Suryana menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia pada masa mendatang selain melakukan diversifikasi pangan. diversifikasi yang dilakukan bukan mengalihkan sumber pangan "superior", seperti beras, ke sumber pangan "inferior", seperti ubi-ubian, tetapi bagaimana konsep diversifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pangan. Misalnya saja dengan lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein, seperti daging, telur, dan ikan. (LOK/SAH/BRO/MAS/THY)