| Buta Aksara Masih 10,1 Juta Orang |
|
Sekitar 70 Persen Perempuan (Jakarta, Kompas: 05/09/08) - Jumlah penduduk buta aksara saat ini diklaim Departemen Pendidikan Nasional tinggal 10,1 juta orang. Angka ini menurun drastis 1,7 juta orang dibanding pada 2007 yang tercatat 11,8 juta orang. Pada akhir 2009, jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas ditargetkan tinggal 7,7 juta orang. ”UNESCO menilai baik upaya dan kemajuan yang dilakukan Indonesia. Bahkan, Indonesia jadi model yang bisa diteladani untuk pemberantasan buta aksara di kawasan Asia Pasifik,” kata Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas, dalam pertemuan mengenai persiapan Hari Aksara Internasional di Jakarta, Kamis (4/9). Peringatan Hari Aksara Internasional Ke-43 dipusatkan di Denpasar, Bali, Senin (8/9). Acara itu akan dihadiri Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono. Pada acara tersebut, antara lain, akan ada penyerahan Anugerah Aksara kepada tiga gubernur, delapan wali kota, dan 39 bupati yang dinilai berprestasi dalam menyukseskan program pemberantasan buta aksara. Berdasarkan data Depdiknas, hingga 2007, jumlah buta aksara paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, yakni 3,3 juta orang, kemudian Jawa Tengah sebanyak 2,25 juta orang. Namun, dilihat dari persentasenya, buta huruf paling banyak terdapat di Papua, yakni 335.868 orang atau sekitar 24,8 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah buta huruf paling sedikit terdapat di Sulawesi Utara, yakni sebanyak 15.589 orang, disusul DKI Jakarta sebanyak 69.822 orang. Data ini berbeda dengan Laporan Hasil Survei Buta Aksara 2006 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan laporan itu, jumlah penduduk buta aksara berjumlah 18,1 juta orang. Rinciannya, yang berusia 10-14 tahun sebanyak 336.785 orang, usia 15-44 tahun berjumlah 4,3 juta orang, serta usia di atas 45 tahun sebanyak 13,4 juta orang. Dari total buta aksara ini, 70 persen di antaranya perempuan. Keluarga miskin Hamid menjelaskan, pemberantasan buta aksara untuk usia produktif 15-44 tahun sudah cukup berhasil. Beban pemerintah masih cukup berat untuk menuntaskan buta aksara yang tersisa, terutama yang berusia 45 tahun ke atas. Kendala dalam pemberantasan buta aksara ini, antara lain, karena mereka berasal dari keluarga miskin yang berada di daerah terpencil atau pelosok, mempunyai masalah penglihatan, serta motivasi belajar yang rendah. ”Tetapi mereka tidak ditinggalkan. Ada kebijakan khusus, misalnya memakai bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Pokoknya, warga yang sulit dijangkau juga tetap harus bisa terlayani,” kata Hamid. Ella Yulaelawati, Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas, mengatakan, pemberantasan buta aksara juga diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya. Karena penyandang buta aksara hampir 70 persen perempuan, kerja sama dilakukan dengan departemen terkait untuk pemberdayaan perempuan. Termasuk dalam pemberdayaan ini adalah upaya pencegahan perdagangan manusia dengan sasaran perempuan miskin, pembentukan kelompok belajar usaha mandiri, serta pembentukan taman bacaan. Ella menjelaskan, berbagai upaya itu mampu menghasilkan penduduk yang melek aksara meskipun masih di tingkat dasar, seperti kemampuan dasar untuk menulis, membaca, dan menghitung. ”Untuk menguatkan kemampuan aksara mereka, ada program lanjutan,” ujarnya. Percepatan program pemberantasan buta aksara ini juga didukung 59 perguruan tinggi negeri dan swasta di berbagai wilayah Indonesia. Mahasiswa yang melaksanakan program kuliah kerja nyata (KKN) melakukan KKN tematik dengan terlibat langsung sebagai tutor buta aksara. ”Kerja sama seperti ini dinilai cukup sukses. Ini juga akan dikembangkan dengan organisasi masyarakat lain, seperti PKK, lembaga keagamaan, dan lain-lain,” ujar Hamid. (ELN) |
Tentang SF
Sampoerna Foundation (SF) adalah organisasi filantropi profesional yang berdedikasi pada pengembangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak tahun 2001, SF telah memberikan lebih dari 33.000 beasiswa, mengadopsi 22 sekolah, memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, serta menyediakan layanan pinjaman biaya pendidikan (student loan).Kami bertekad untuk menjadi sebuah organisasi yang transparan dan bertanggung jawab dalam semua aktivitas dan pengunaan dana. Di triwulan keempat tahun 2007,Sampoerna Foundation memperoleh sertifikasi ISO 9000, sertifikat sistem kualitas manajemen yang bertaraf internasional.
