Oleh Erwin Maulia

(The Jakarta Post, Jakarta: 09/18/2008) - Pengajuan rancangan undang-undang (UU) guna meningkatkan privatisasi berbagai universitas ternama di negeri ini diduga akan menimbulkan “kelas-kelas baru” di masyarakat yang bisa menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya kuliah yang pastinya akan menyulitkan siswa yang kurang beruntung secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Pakar Pendidikan, Darmaningtyas, sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1999 yang menyatakan empat universitas negeri ternama mengalami privatisasi, biaya kuliahnya melambung tinggi.

Empat universitas negeri tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung.

Pengajuan rancangan UU telah diserahkan, sehingga pemerintah menghentikan dana subsidi kepada keempat universitas tersebut. Pemerintah juga menganjurkan kepada universitas lainnya untuk mulai mengumpulkan dana.

“Konsekuensi dari pembebasan ini adalah pendidikan sudah tidak lagi menjadi hak dasar dari masyarakat Indonesia. Pendidikan sudah menjadi sebuah komoditi yang hanya bisa dimiliki oleh golongan masyarakat mampu saja. Pendidikan sudah menjadi barang yang mewah,” ujar Darmaningtyas saat menghadiri diskusi yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (IWC) di Jakarta.

Menurut Menteri Pendidikan Indonesia, Bambang Sudibyo, rancangan tersebut akan mengalami perubahan, “Seluruh universitas – baik negeri ataupun swasta akan dijadikan seperti institusi perusahaan,” hal ini tengah digodok di Gedung MPR.

Bertempat di Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, Pakar Sosiologi Pendidikan menyatakan esensi dari UU tersebut bertujuan untuk penswastaan universitas, sehingga seluruh proposal yang diajukan nantinya akan “penuh dengan ketidakadilan”.

“Hanya karena faktor ekonomi semata, banyak siswa yang nantinya akan tersingkirkan. Saya percaya pendidikan seharusnya mampu menciptakan keadilan serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Bagaimana kita bisa mengharapkan keadilan dari privatisasi?” ujar Jimmy.

Diperlukan dana sebesar Rp 750 juta (hampir US$ 79.300) untuk biaya pendidikan seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. “Bukanlah suatu hal yang mengejutkan apabila masyarakat golongan menengah ke bawah tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas. Masalah ini juga menjadi penyebab mahalnya biaya pengobatan karena para mahasiswa kedokteran memerlukan dana yang besar untuk menyelesaikan pendidikannya,” ucap anggota ICW, Ade Irawan.

Menurut Darmaningtyas, prosedur pembebasan ini dapat mengakibatkan pihak-pihak pro privatisasi untuk melakukan ketidakadilan. “Ketika masih di UGM, pihak universitas mengalokasikan 18% bangku untuk pelajar yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Papua dan Maluku, sehinga kita dapat menemukan siswa dari daerah-daerah tersebut di setiap fakultas yang terdapat di UGM. Namun, sekarang ini sudah tidak ada lagi pelajar yang berasal dari propinsi tersebut. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh mahalnya biaya kuliah,” kata Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, tidak mampunya siswa yang berasal dari golongan ekonomi bawah di wilayah Timur Indonesia melanjutkan pendidikan di universitas ternama di Pulau Jawa berpotensi memicu konflik bagi generasi muda di masa yang akan datang.

“Mereka tidak mampu berkompetisi di dunia kerja, bahkan di daerahnya sendiri. Contohnya saja perusahaan pertambangan di Papua yang lebih memilih mahasiswa lulusan UI atau ITB ketimbang alumni setempat,” ucap Darmaningtyas.

“Hal tersebut bisa mengundang kecemburuan sosial dengan adanya anggapan bahwa lulusan universitas ternama sebagai penjajah. Jika rancangan UU ini telah disahkan, maka dalam 10 tahun mendatang kita akan menghadapi konflik sosial dan disintegrasi yang disebabkan oleh kecemburuan sosial,” jelas Darmaningtyas.