Jakarta (The Jakarta Post: 01/07/06) Depdiknas mengumumkan sekitar 9 persen siswa SMU gagal dalam ujian nasional. Ironisnya, beberapa dari siswa yang gagal dalam UN sudah diterima di berbagai perguruan tinggi melalui PMDK, jalur khusus untuk siswa berprestasi.  Akibatnya, siswa yang kecewa turun ke jalan untuk memprotes hasil ujian nasional.

Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita? Mungkin sedikit eksterm, namun bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan kita sedang sekarat. Memang banyak pihak yang bisa disalahkan untuk kegagalan sistematik ini; misalnya, para guru, orang tua murid, siswa atau  departemen pendidikan.

Namun adakah di sini masalah mendasar yang lebih dari sekedar disfungsi pelaku tertentu dalam sistem pendidikan? Memang mudah untuk menyalahkan guru, karena mereka berada di garda depan pendidikan. Namun, hal ini tidak masuk akal.

Dapat dipahami bila para guru tidak bisa menyampaikan kurikulum sebagai – mana mestinya karena mereka tidak memperoleh pelatihan dan fasilitas yang secukupnya. Selain itu, para guru juga tidak memperoleh apresiasi yang selayaknya dalam bentuk dukungan finansial dan fasilitas lain dari pemerintah.

Siswa tentu juga bisa disalahkan karena kegagalan mereka. Tapi, lagi-lagi, hal ini kurang tepat. Prestasi siswa tergantung oleh begitu banyak faktor, termasuk fasilitas sekolah, kualitas guru and isi kurikulum. Ada jurang yang membentang lebar antara sekolah-sekolah di pedesaan dan di perkotaan.

Sekolah-sekolah di kota biasanya menikmati fasilitas yang mewah semacam perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, dan komputer dengan koneksi internet. Semua ini tidak ada di sekolah-sekolah di pedesaan. Fasilitas-fasilitas di sekolah pedesaaan sudah ketinggalan jaman atau tidak berfungsi lagi.

Sebagai tambahan dari ketidak-seimbangan ini, kurikulum kita juga terlalu padat. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak kita berprestasi baik dengan tuntutan kurikulum yang begitu berat jika fasilitas sekolah tidak cukup mendukung pembelajaran mereka?

Menurut pendapat saya, departemen pendidikan harusnya bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi, dan lembaga ini tidak punya pilihan kecuali mengevaluasi kembali tujuan dari ujian nasional. Menggunakan hasil dari ujian nasional sebagai satu-satunya ukuran untuk memutuskan kelulusan murid nampaknya mengingkari arti penting dari sekolah.

Nampaknya tidak realistis dan meyakinkan bahwa keberhasilan dan kegagalan seorang murid yang belajar selama tiga tahun ditentukan oleh jadwal paket tiga sampai empat hari ujian nasional. Kementrian pendidikan harus menyadari bahwa sekolah tidaklah semata untuk mendapatkan nilai bagus dalam ujian, tapi terlebih tentang perkembangan kemampuan siswa pada hari-hari sekolah biasa.

Sekolah adalah tentang mengenalkan murid pada dunia nyata dan membantu mengembangkan pengetahuan mereka. Sebagai akibatnya, naiflah kiranya untuk menilai sukses para siswa dalam pendidikan melalui hasil dari ujian nasional.

Kita perlu ujian akhir untuk mengevaluasi prestasi sekolah, misalnya, atau untuk membantu perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa. Tetapi kita tidak bisa menggunakan ujian akhir sebagai faktor tunggal yang menentukan masa depan murid.

Saya pikir, sekaranglah waktunya bagi departemen pendidikan untuk belajar dari bagian lain di dunia ini. Di propinsi Quebec, di mana saya menempuh master saya, departmen pendidikan menentukan bahwa hasil ujian akhir nasional bobotnya hanya 20 persen dari jumlah total nilai siswa.

Nilai para murid sebagian besar ditentukan oleh penampilan harian mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tugas dan ulangan. Murid sekolah menengah atas lulus kalau nilai total mereka mencapai 60 persen dari maksimum 100.

Jadi, walau murid tidak berpenampilan bagus dalam ujian akhir, mereka masih punya kesempatan untuk lulus jika mereka mengerjakan pekerjaan rumah, tugas dan ulangan-ulangan mereka. Akhirnya, hasil ujian akhir nasional berfungsi sebagai peringatan bahwa bukan hanya sistem pendidikan kita yang gagal, tapi department pendidikan dan para pendidik nampaknya perlu untuk mereformasi sistemnya.

Pemerintah menghadapi tantangan nyata untuk menyediakan persekolahan yang lebih baik, pelatihan guru, fasilitas dan kurikulum, serta untuk mempertimbangkan kembali ujian nasional. Kita akan melihat apakan pihak department pendidikan bisa melewati ujian ini.

Oleh: Munasprianto Ramli
Penulis adalah dosen di Fakultas Pendidikan dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia mendapatkan gelar master dari Fakultas Pendidikan, McGill University, Montreal