Bandung (Pikiran Rakyat: 19/07/06) Pendidikan terancam menjadi industri dan tidak lagi merupakan bagian dari strategi kebudayaan nasional. Hal itu terkait dengan masalah kebijakan anggaran, kebijakan sosial, dan kebijakan institusi. Dalam kebijakan anggaran, pemerintah keliru dalam menetapkan prioritas anggaran dan kebijakan fiskal yang tidak memenuhi hak dasar.

Dalam APBN 2006, pembayaran utang luar dan dalam negeri serta cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 139 triliun. Sedangkan belanja pendidikan hanya mendapai Rp 39 triliun. Padahal, untuk pemenuhan hak dasar atas pendidikan diperlukan dana tambahan Rp 25 triliun pertahun. Rektor Universitas Pasundan (Unpas), Prof. Dr. Didi Turmudzi, M.Si. menyampaikan hal tersebut pada wisuda sarjana Unpas, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Sabtu (15/7).

Menurut Rektor Unpas, bila dilihat dari pendapatan dasar bruto (PDB), investasi Indonesia hanya mencapai 10%. Sedangkan Thailand mencapai 30%, Myanmar 18%, dan Bangladesh sebagai negara yang paling miskin pun mencapai 16% dari PDB. "Itu artinya, kondisi Indonesia sungguh sangat memprihatinkan," ujar Didi.

Masalah pemerintah dalam kebijakan sosial, mengemukakan dalam pemenuhan hak dasar yang tidak menjadi landasan pembangunan. Terjadi kontradiksi antara pemenuhan hak dasar dengan kebijakan di bidang makroekonomi. Seperti pencabutan biaya subsidi BBM, pupuk, UU perburuhan, dll.

Sedangkan masalah pemerintah dalam kebijakan institusi, tampak pada lumpuhnya institusi pemerintahan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus BLBI dan illegal logging yang tidak pernah diusut menyebabkan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin menyedihkan.

Didi menambahkan, dalam laporan pembangunan manusia 2005, Indonesia menempati peringkat 110, di bawah Vietnam (108), Thailand (73), dan Filipina (64). Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman generasi yang hilang akibat tingginya angka putus sekolah dan gizi buruk.

Oleh karena itu, kata Didi, pemerintah perlu membalikkan pembiayaan di tingkat nasional. Menggunakan dana yang ada untuk kesejahteraan rakyat banyak dan bukan untuk segelintir orang yang kaya. Dalam wisuda kali ini, Rektor melantik sebanyak 619 sarjana. Dengan gelar cumlaude diberikan kepada 12 mahasiswa, yakni Ronald Eka Putra (HI/3.69), Marini Santi Purnamasari (Sastra Inggris/3.51), Djoko Surono (Manajemen/3.80), Reynold Nurdin (Fotografi & Film/2.88).

Yeni Fatman (Teknik Informatika/3.65), Neni Rosmiati (Hukum/3.89), Ivan Mukti Nugraha (Pendidikan Bahasa, sastra Indonesia & daerah)/3.56), Agus Rusdiana (Magister Ilmu Administrasi/3.84), Rizal Sani (Magister Managemen/3.96), Hj. Dewi Sarifah Sukmaningsih (Magister Ilmu Hukum/3.85), Asep Rahmat, Ir. MT (Magister Tekpan/3.84), dan Dwi Djoko, Ir. M.T. (Magister TI/3.31). Pada wisuda ini disampaikan pula pidato alumni yang kini menjabat Sekda Ciamis, Drs. Subur Dwiono, MM.