Dosen Emeritus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menjelaskan pembatalan uji sertifikasi bagi 20 ribu guru pada 2006, lambannya penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan Pendidikan, dan terlambatnya pengangkatan guru bantu menjadi CPNS adalah buah dari kurangnya koordinasi antarlini di departemen tadi. Selain itu, berlakunya otonomi daerah juga turut menyumbang terjadinya silang kewenangan dalam mengurusi kesejahteraan guru.

Tilaar mencoba menyodorkan solusi terhadap beberapa permasalahan tadi. Misalnya, RPP Guru dan Dosen yang belum keluar karena masih dalam tahap harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM semestinya dapat diantisipasi oleh Depdiknas. Alasannya, DPR telah menyetujui anggaran untuk uji sertifikasi bagi 20 ribu guru itu (Media Indonesia, 31/1).Sudah seharusnya ada koordinasi yang erat di antara empat lembaga negara tadi untuk menyelesaikan masalah legislasi maupun koordinasi dengan daerah. Koordinasi pusat-daerah diperlukan untuk menyelesaikan masalah penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20%, seperti yang diamanahkan UUD.

Terkait dengan permasalahan kesejahteraan guru, Tilaar berpendapat lebih disebabkan ketidakjelasan pemahaman pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Menurutnya, sebenarnya sudah jelas diatur dalam UU Otonomi Daerah bahwa daerahlah yang bertanggung jawab.Kecenderungan desentralisasi yang terlalu jauh, yakni adanya kebijakan kabupaten/kota yang langsung mengurusi kesejahteraan guru akan rancu dengan kebijakan pemerintah provinsi apalagi pusat.

Untuk itu, menurut Tilaar, selain koordinasi erat antardepartemen terkait dalam mengurusi kesejahteraan guru, juga perlu dilakukan pemisahan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengurusi kesejahteraan guru.Ia menyarankan terkait dengan pembinaan dan kesejahteraan guru lebih baik diatur pusat. Sedangkan untuk penempatan guru-guru bisa diatur pemerintah daerah. Namun, tambahnya, dengan pengecualian, seperti daerah bencana, daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah konflik, penempatan guru sebaiknya diatur pusat.

Dihubungi secara terpisah, terkait dengan status guru bantu yang belum jelas dan sempat memicu demonstrasi di beberapa daerah, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas Fasli Jalal kepada Media Indonesia mengatakan pada tahap awal atau formasi 2005, sebenarnya pengangkatan guru bantu menjadi CPNS di seluruh Indonesia telah selesai.Menurutnya sekitar 44 ribu guru bantu telah terseleksi pada April 2006 untuk diangkat menjadi CPNS. Bagi guru bantu yang belum jelas status CPNS-nya, ujarnya, lebih disebabkan dalam tahapan proses pembuatan nomor induk pegawai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Ia menambahkan untuk memudahkan proses administrasi guru, kini pemerintah sedang mengkaji revisi PP No 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam hal ini, Kementerian PAN sebagai koordinator dibantu Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan Depdiknas sedang memikirkan syarat-syarat yang tidak memberatkan pengangkatan guru bantu untuk menjadi PNS itu.