Sebagai mantan kepala sekolah IISY, penulis merasa bangga dan sekaligus khawatir. Bangga karena hasil kerja kami (penulis, kepala sekolah baru, dan guru-guru) dihargai, tetapi sekaligus khawatir karena harapan Mendiknas terlalu berat. Menanggapi tantangan Mendiknas itu, kepala sekolah dan penulis bersepakat mewujudkannya, tentunya dengan porsi kerja berbeda. Kepala sekolah yang baru melanjutkan program yang telah dirintis, sementara penulis sebagai konsultan. Secara ringkas, uraian berikut menjelaskan pengalaman penulis selama mengelola sekolah Indonesia di negara junta tersebut.

Jumlah minimal

Pada awal tahun 2003, IISY memiliki siswa sebanyak 17 (dari SD sampai SMA) dengan delapan guru. Oleh karena jumlah siswa hanya berada pada batas ambang minimal 15, ada kekhawatiran sekolah ini akan ditutup. Sebagai jalan keluar, Duta Besar menyarankan seluruh staf kedutaan membawa keluarga mereka untuk bersekolah di IISY sehingga jumlah siswa berkembang menjadi 23 anak. Melihat jumlah siswa dan guru yang sangat kecil, penulis merasakan bukan mengelola sebuah sekolah, tetapi sebuah lembaga kursus kecil yang diberi label sekolah. Memang, kondisi semacam ini terjadi pula di sebagian besar sekolah Indonesia di negara lain. Hidup matinya sekolah Indonesia sangat bergantung pada jumlah WNI di negara akreditasi.

Dengan alasan peningkatan citra pendidikan Indonesia di dunia Internasional, penulis mengusulkan kepada Duta besar untuk menerapkan kurikulum Indonesia Plus (Indonesia + Cambridge IGCSE untuk O’level/belum A’level). Konsekuensinya, siswa yang ingin bersekolah di luar Indonesia diharuskan mengikuti ujian nasional dan Cambridge IGCSE. Pemilihan IGCSE didasarkan pada tuntutan pasar. Rata-rata orang kaya di Myanmar menyekolahkan anak-anaknya ke Singapura dan Inggris. Dengan demikian, mereka memilih sistem Cambridge daripada IB, VCE, atau sistem Amerika.

Langkah ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan mutu sekolah Indonesia. Dampak positifnya, masyarakat lokal dan asing tertarik bersekolah di IISY. Masuknya siswa asing memiliki berbagai keuntungan. Pertama, bahasa Indonesia, studi Indonesia, dan seni budaya Indonesia dipelajari oleh orang asing. Kedua, kemampuan bahasa Inggris guru dan siswa berkembang pesat karena bahasa tersebut dijadikan bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Hal positif lain adalah bertambahnya jumlah siswa sehingga IISY layak dinamakan sekolah.

Menggapai usulan (saat itu mimpi) tersebut, berbagai upaya dilaksanakan oleh sekolah dengan dukungan kedutaan, antara lain menentukan benchmarking, menentukan skala prioritas, dan melaksanakan tahapan-tahapan program. Sekolah memilih Hebron International School (Utty, India) sebagai patok duga (benchmarking). Alasannya, sekolah ini dikelola dengan prinsip memanusiakan manusia tanpa harus memoles wajah sekolah dengan berbagai aksesori yang berlebihan. Prestasi akademis dan non-akademis Hebron sangat tinggi. Hasil ujian IGCSE O’level dan A’level setiap semester per tahunnya selalu masuk 10 besar dunia.

Selanjutnya, langkah-langkah awal yang diambil adalah merekrut penutur bahasa Inggris selaku bahasa ibu, melakukan kerja sama dengan Cambridge University Board melalui British Council, studi banding, melakukan pelatihan bahasa Inggris untuk para guru, melakukan promosi, dan melengkapi fasilitas sekolah sesuai tuntutan program. Langkah ini diambil secara bertahap dengan memerhatikan skala prioritas.