"Kemampuan-kemampuan itu seharusnya diajarkan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dan, itu terkait erat dengan pendidikan karakter," kata Utomo Dananjaya, Direktur Institute for Education Reform, pada diskusi tentang link and match dalam dunia pendidikan di Indonesia, Rabu lalu.

Adapun untuk pendidikan kejuruan, menurut Utomo, sudah saatnya "melompat", yakni bukan di level pendidikan menengah, melainkan di politeknik. "Pelatihan-pelatihan kerja industri sebetulnya cukup didapatkan saat sudah bekerja. Jika para calon tenaga kerja telah punya kemampuan umum, itu tidak akan sulit beradaptasi dengan berbagai perubahan," ujarnya.

Problem pendidikan di Indonesia antara lain karena terlalu berfokus pada materi. Hal ini terlihat dari betapa mata pelajaran menjadi sangat penting di sekolah. Di tingkat SD, misalnya, terdapat 12 mata pelajaran; di tingkat SMP ada 16 mata pelajaran; dan di level SMA sebanyak 22 mata pelajaran. Akibatnya, murid hanya belajar materi-materi dalam mata pelajaran dan kurang belajar tentang cara berpikir, menyelesaikan permasalahan, bekerja sama, dan berkomunikasi.

"Sebetulnya sudah ada upaya mengubah kondisi itu dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi, tetapi tidak semua pihak memahaminya dengan benar," ujarnya. Hal senada diungkapkan Lin Che Wei selaku Chief Executive Officer Sampoerna Foundation. Lin Che Wei mengatakan, permasalahannya bukan pada tidak adanya lapangan kerja bagi angkatan kerja seperti selama ini dikeluhkan. Industri sendiri kerap kesulitan ketika mencari tenaga yang andal.

Mantan Presiden Direktur PT Danareksa tersebut mencontohkan, pada saat di PT Danareksa pihaknya sulit mencari tenaga kerja yang baik. Padahal, lulusan perguruan tinggi berlimpah. Persoalan biasanya terkait dengan ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan masalah dan rendahnya kemampuan berpikir. "Jika pola pikirnya cukup, sebetulnya pihak industri cukup memberikan pelatihan 2-3 bulan untuk beradaptasi dengan tempat berkarier," ujarnya.