Jalan tengah itu diharapkan menghentikan protes penyelenggaraan UN tingkat SD setelah pemerintah bersikeras pantang mundur dan menyelenggarakan UN jenjang SLTP dan SLTA. Protes selama ini berisi UN tidak bisa dipakai untuk memetakan kondisi praksis pendidikan. UN hanya memotret sesaat, apalagi kemudian ternyata siswa didril dengan tiga mata pelajaran yang diujikan nasional—sebab sekolah mengharapkan sebanyak mungkin lulus. Pemetaan mesti ditempatkan dalam konteks proses dan bukan diorientasikan pada hasil saja.

Menempatkan hasil belajar terbatas dari UN, padahal praksis pendidikan adalah sebuah tujuan, penyelenggaraan dan hasil, ibarat menempatkan sekolah sebagai pabrik. Sebagai pabrik, yang dipentingkan adalah hasil produksi, tidak terlalu memerhatikan proses. Dalam konteks pabrik, sekolah lewat guru membentuk murid sesuai dengan standar (nasional) yang ditetapkan.  Pola pikir sekolah sebagai pabrik menelurkan kebijakan-kebijakan dengan orientasi hasil, bukan proses. Praksis pendidikan tidak menempatkan sekolah, pertemuan didaktik guru dan murid lewat belajar-mengajar di sekolah. Konsep-konsep pendidikan seperti berorientasi pada anak didik, pendidikan yang membebaskan dan demokratis, tinggal menjadi jargon, ditinggalkan dalam praksis pendidikan ala pabrik.

Pendekatan sekolah sebagai pabrik dengan ciri utama berlakunya standar baku membuat praksis pendidikan hanyalah sarana mencapai tujuan. Sebaliknya bagaimana tujuan tercapai tidak diperhatikan, termasuk praktik curang, komersialisasi, suap-menyuap, juga mendrilkan beberapa mata pelajaran yang diujikan nasional dengan sasaran lulus. Dalam bobot lebih ringan, praktik demikian, kalaupun bukan sebuah proses produksi pabrik, setidak-tidaknya praksis pendidikan menjadi ibarat bimbingan studi. Paradigma sekolah sebagai pabrik perlu diganti paradigma baru, yakni terbuka terhadap masukan baru, dan tidak berpegang pada hukum rimba "pokoke"!