"Kalau guru berunjuk rasa, muridnya bagaimana?" ujar Presiden saat memberi amanat pada peringatan puncak Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-62 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Pekanbaru, Riau, Minggu (25/11). Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan guru, Presiden memerintahkan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan menteri-menteri terkait mengajak DPR merumuskan dan menaikkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru.
 
Sebagai contoh dari langkah nyata pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, menurut Presiden, telah dan akan terus dilakukan pengangkatan tenaga honorer guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sampai tahun 2007, jumlah tenaga honorer guru yang diangkat menjadi PNS berjumlah 351.505 orang. "Dalam lima tahun pemerintahan saya, seluruh tenaga honorer akan mendapat status resmi sebagai PNS," ujar Presiden disambut tepuk tangan meriah.

Presiden mengemukakan, dirinya paham perasaan guru. Presiden bercerita, sebelum masuk akademi militer, dirinya pernah mengikuti Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur.

UU Sistem Penggajian

Secara terpisah, berkaitan dengan Hari Guru, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) mengeluarkan sikap tentang perlunya Undang Undang Khusus tentang Sistem Penggajian Guru Indonesia. Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan mengungkapkan, saat ini terjadi disparitas kesejahteraan guru antara guru yang berstatus PNS dan guru non-PNS. "Disparitas terjadi juga antara guru di satu daerah dan daerah lainnya. Hal ini mengingat penggajian sangat bergantung pada perhatian kepala daerahnya," ujar Iwan.

Di Yogyakarta, siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Sunan Pandanaran Yogyakarta menulis 1.000 surat untuk para guru sebagai peringatan Hari Guru. Surat tersebut rencananya akan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai apresiasi terhadap upaya pengembangan pendidikan di Indonesia.