Anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Panitia Kerja tentang BHP, Nina Ruth Kedang, Kamis (27/12), mengatakan, aturan itu sekaligus untuk menghindari pengelolaan pendidikan sebagai investasi dan komersialisasi.

Dalam Pasal 37 RUU BHP Ayat (3) disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan pada BHP. Dalam ayat-ayat lain pada pasal yang sama disebutkan pula, masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada BHP yang tidak mengikat. Dana itu untuk biaya investasi, biaya operasi, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik. Dana bantuan itu dapat berupa hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan penerimaan lain yang sah.

Dengan adanya insentif pajak, lanjut Nina, diharapkan perguruan tinggi dapat lebih menjalin kerja sama dengan pihak lain sehingga penambahan dana pendidikan tidak lagi mengandalkan iuran dari siswa atau mahasiswa. "Kerja sama tersebut terutama diharapkan terjalin antara perguruan tinggi dan dunia industri. Kalau tercipta kerja sama tersebut, biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua semakin rendah," ujarnya. (INE)